Logo
images

Rapat Komite SMP Negeri 1 Biak Kota Tahun Pelajaran 2020/2021

 

SMP Negeri 1 Biak Kota, 22 Agustus 2020, Rapat Komite SMP negeri 1 Biak kota yang diselengggarakan ditengah pandemik Virus Corona (Covid 19) dengan menggunakan dan memperhatikan protokler Kesehtan sesuai petunjuk Gugus depan Penganggulangan Civid 19 Kabupaten Biak Numfor, Sesuai dengan Surat Undangan Komite kepada Orang tua murid kelas VII Smp Neger.i 1 Biak kota Tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada pukul 09.00 WIT akan tetapi molor karena ada bebrapa faktor yang jadinya dimulai pada pukul 09.30 WIT namun antusias para orang tua murid tidak putus semangat. Ketika Sekretarsis Komite Muhtar Yadin, memulai  dengan ditandai pembukaan secara resmi, rapat sendiri di pimpin oleh Ketua Komite SMP Neg. 1 Biak Kota Asden Noiborhu, S. Sos dan Di dihadir oleh anggota  serta Pihak sekolah yang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Adolf Hein Randongkir, S. Pd., MM dan Ketiga Wakasek Yaitu Bardanudin, S. Pd., M. Pd, Heru Cahyono, S. Pt, Natan, SE.

Adapun Agenda yang dibicarakan Proses Permbeljaran selama Covid 19 dan Membicarakan masalah pembangunan Pagar yang sudah berlangsung namun terhambat karena Dana, dimana Anggaran pagar sepanjangn 1,20 Meter kurang lebih 335 Juta.

Rapat Komite berlangsung dengan lancar dengan adanya diskusi yang terjadi antra pengurus Komite dengan para orang tua siswa,

Kesimpulan dari Komite adalah Memberikan opsi kepada orang tua terkait dengan PPMP ( Partisipasi Peninigkatan Mutu Pendidikan di SMP negeri 1 Biak Kota, dimana Opsi yang ditawarkan bervariasi, mulai adari oipsi pertama orang tua dibebankan PPMP sebesar Rp. 50.000, 00, Opsi Kedua Rp. 100. 000,00 , Opsi Ketiaga Rp. 150.000, 00 dan Opsi yang Keempat yaitu Opsi dimna orang tua di serahkan sepenuhnya untuk mengisi sesuai dengan kemapuan diatas dari opsi A,B,C dan D. PPMP ini  akan di bayarkan setiap bulannya yang terhitung sejak proses pembelajaran Daring 1 Juli 2020, 

Kemudian untuk Pagar yang membutuhkan dana besar juga diberikan Opsi kepada Orang tua, namun Pengurus panitia belum menyebarkan  Formulir PPMP kepada orang tua dan akan diberikan lewat siswa di sekolah. 

Sedikit kami ulas tentang Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta.

Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Status

Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong;

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  1. Abstraksi Perubahan Regulasi Komite Sekolah

    Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa itu Komite Sekolah, diantaranya adalah sebagai berikut:

    1. Tugas Komite Sekolah adalah:
      1. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
      2. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
      3. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah;
    2. Siapa saja dan bagaimanakah unsur anggota Komite Sekolah:
      1. orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan;
      2. tokoh masyarakat;
      3. pakar pendidikan;
  1. Siapa yang dilarang atau tidak boleh menjadi anggota Komite Sekolah?. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
    1. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
    2. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
    3. pemerintah desa;
    4. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
    5. forum koordinasi pimpinan daerah;
    6. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
    7. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
  2. Siapa yang menetapkan Komite Sekolah?. Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan;
  3. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan;
  4. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan;
  5. Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan;
  6. Hasil penggalangan dana Komite Sekolah dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah;
  7. Hasil penggalangan dana Komite Sekolah dapat digunakan antara lain untuk:
    1. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
    2. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
    3. pengembangan sarana prasarana; dan
    4. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah lakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan;
  8. Komite Sekolah dilarang menggalang dari apa saja?. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
    1. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;
    2. Perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
    3. Partai Politik.
 

Liputan : Humas SMP Neg. 1 Biak Kota

Editor   : Arman

COPYRIGHT © SMPN.1 Biak Kota 2020




Tinggalkan Komentar